Menteri Pertanian, pada Selasa, 13 April 2010 berkunjung ke Makassar dalam rangka Dialog Interaktif bersama Bapak Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Komisi IV DPR RI, Bupati Kabupaten Pinrang di Hotel Singgasana Makassar. Dalam Dialog yang bertemakan Peran Strategis Kelembagaan Penyuluhan Mendukung 4 Sukses Pembangunan Pertanian ini, Mentan menyinggung bahwa Subsidi pupuk tidak lama lagi dinikmati petani. Pasalnya, pemerintah berencana menghilangkan anggaran subsidi pupuk, sehingga harga di tingkat petani sama dengan harga eceran komersial.

Uji coba distribusi pupuk non-subsidi mulai dilakukan pemerintah kepada petani di Krawang, Jawa Barat. Kementrian Pertanian menyiapkan anggaran Rp 5 miliar untuk menguji penghapusan subsidi pupuk. Menteri Pertanian, Suswono, mengungkapkan, sebagai gantinya, pemerintah merancang subsidi kepada petani dengan sistem bantuan langsung. Subsidi bantuan langsung ini bisa dikelola sendiri oleh petani untuk pengadaan pupuk, benih, maupun kebutuhan lainnya.

Rencana penghapusan subsidi pupuk berdasarkan pertimbangan banyaknya pupuk bersubsidi yang disalahgunakan atau diselundupkan. Pupuk yang seharusnya terdistribusi ke petani justru beredar di kalangan pengusaha perkebunan besar dengan harga murah. Teknis pengalihan subsidi pupuk menjadi subsidi langsung untuk petani, kata dia, masih dikaji lebih mendalam di Kementerian Pertanian. "Pemerintah harus mengkaji untung maupun rugi dari pelaksanaan kebijakan tersebut untuk petani," jelasnya.

Menurut dia, dengan sistem ini, kelangkaan pupuk di tingkat petani diperkirakan tidak akan terjadi lagi, karena harga sama dengan pupuk komersial di pasaran. Setelah subsidi dihilangkan, jelasnya, kenaikan harga bisa mencapai 50 persen dari harga sebelumnya. Pupuk jenis urea yang selama disubsidi dan dijual kepada petani dengan harga Rp 1.600 per kilogram, bisa membengkak menjadi Rp 3.500 per kilogram. "Disparitas harga yang sangat jauh itulah yang membuat pupuk bersubsidi kadang diselundupkan," kata Suswono usai dialog interaktif di Hotel Singgasana, Selasa, 13 April.

Suswono mengakui, ada kekhawatiran penghapusan subsidi pupuk bisa berdampak pada penghasilan petani. Tapi menurutnya, kekhawatiran itu bisa dihilangkan dengan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang sesuai ketentuan serta upaya peningkatan produksi petani. Pendapatan petani setelah penerapan HPP per Januari 2010, kata dia, bisa meningkat sekira Rp 1,2 juta dengan asumsi produksi gabah 5 ton per hektare. Suswono memperhitungkan kenaikan pendapatan petani itu masih bisa menutupi perubahan harga pupuk.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, berharap pemerintah bisa meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian hingga 15 persen. Betapa tidak, mayoritas penduduk Indonesia berbasis sektor pertanian. "Bila pendidikan bisa ditingkatkan hingga 20 persen, seharusnya sektor pertanian juga bisa ditingkatkan," imbaunya. (fajar).

| Selebihnya! ..